Perekonomian Indonesia

BAB I

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

A.    Pengertian sistem perekonomian atau sistem ekonomi

Sistem ekonomimerupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Hal ini mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran.

B.     Macam-macam sistem perekonomian negara

Sistem ekonomi sebagai solusi  dari permasalahan ekonomi  yang terjadi dapatt di bedakan menjadi 4 yaitu:

1.      Sistem Ekonomi Tradisional

2.      Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/bebas)

3.      Sistem Ekonomi Komando

4.      Sistem Ekonomi Campuran

C.    Ciri-ciri sistem perekonomian

1.      Ciri-ciri Sistem Ekonomi Tradisional

Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah sebagai berikut:

·        Belum ada pembagian kerja dalam masyarakat.

·        Masih menggunakan sistem barter dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

·        Proses produksi dan sistem distribusinya terbentuk karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat.

·        Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan setiap rumah tangga.

·        Terpeliharanya sifat kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat.

·        Alam merupakan sumber kehidupan dan sumber kemakmuran.

2.      Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar (Liberal/bebas)

Ciri-ciri Sistem Perekonomian adalah sebagai berikut:

·        Setiap orang bebas memiliki barang, termasuk barang moda

·        Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya

·        Aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba

·        Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (Swasta)

·        Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar

·        Persaingan dilakukan secara bebas

·        Peranan modal sangat vital

3.      Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Komando adalah sebagai berikut:

·        Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah

·        Hak milik perorangan tidak diakui

·        Tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian

·        Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah

4.      Ciri-ciri Sistem Ekonomi  Campuran

Ciri - ciri Sistem Ekonomi Campuran adalah sebagai berikut:

·        Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat

·        Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah

·        Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.

·        Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

D.    Kelebihan dan Kelemahan Sistem Perekonomian

Kelebihannya sistem ekonomi Indonesia

-          Semua orang bebas melakukan kegiatan ekonomi, tanpa ada intimidasi

-          Mulai memperhatikan perekonomian mikro (meski telat dan masih terbatas)

Kekurangan sistem ekonomi Indonesia

-          Terlalu liberal, sehingga peran pemerintah sebagai pengawas sangat minim (padahal pengawasan sangat perlu untuk keseimbangan ekonomi)

-          Terlalu mengacu pada ekonomi makro, sehingga tingkat kemajuan ekonominya dihitung secara makro. Padahal, peran ekonomi makro tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian rakyat (mikro). Jadi, kemajuan ekonomi yg sering digembor-gemborkan, bisa dibilang bullshit, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

E.     Sistem Perekonomian Indonesia

Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Pilihan terhadap sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara tergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Biasanya, kesepakatan nasional ini berdasarkan undang-undang dasar yang dimiliki. Di samping itu, undang-undang dasar, falsafah dan ideologi negara juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara.

Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran.

Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing–masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.

Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.

F.     Pengertian Sistem Demokrasi Ekonomi

      Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri negara Indonesia (founding fathers) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan dari konsep ini masih terus dicari dan dikembangkan bentuknya hingga saat ini, karena tidak mudah membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai dengan perkembangan jaman.       Menurut Sritua Arief, Juoro menilai bahwa demokrasi ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik

G.    Ciri-ciri Positif Sistem Demokrasi Ekonomi

Ciri-ciri Positif Demokrasi Ekonomi:

(1)        Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (Pasal 33(1) UUD 1945).

(2)        Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Pasal 33(2))

(3)        Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33(3))

(4)        Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula (Pasal 230 )45))

(5)        Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang Iayak (Pasal 27(2))

(6)        Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Penafsiran analogi Pasal 6.UU no.5 th.1960).

(7)        Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkem-bangkan sepenuhnya dalam batas-batas tidak merugikan kepentingan umum (Tersirat dalam Pembukaan UUD 1945).

(8)        Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34).

H.    Ciri-ciri Negatif Sistem Demokrasi Ekonomi

Adapun ciri-ciri negatif yang harus dihindarkan adalah:

(1)    Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dan ekonomi dunia (Tersirat dalam Pembukaan UUD 1945).

(2)    Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara (Tersirat dalam Pembukaan UUD 1945).

(3)    Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat (Tersirat dalam Pembukaan UUD 1945).

I.       Pelaku utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Dalam sistem perekonomian Indonesian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi sistem kekuatan perekonomian Indonesia, yaitu persahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu sikap saling mendukung  di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan  dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

a.       BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN, selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi diantara lain melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Sedangkan yang di lakukan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan seperti kebijakan dalam dunia usaha, kebijakan di bidang perdagangan, dan kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat. Pelaksanaan peran BUMN juga dapat dilihat dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian , perkebunan , kehutanan , manufaktur, pertambangan , keuangan , pos dan telekomunikasi , transportasi , listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.

b.      BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)

BUMS merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS didirikan oleh badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta dan dalam melakukan perannya BUMS mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Tujuan didirikannya BUMS yaitu dalam rangka mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. Dalam perkembangannya BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaannya.

c.       Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.

J.      Peran Pemerintah sebagai pelaku dan mengatur Ekonomi

Peranan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Beberapa masalah perekonomian yang masih saja muncul di Indonesia adalah kondisi infrastruktur perekonomian, angka pengangguran yang tinggi, tingginya inflasi, belum maksimalnya FDI ke Indonesia, belum maksimalnya peranan APBN sebagai stimulus ekonomi, dan masalah perekonomian di Indonesia yang lainnya.

Masalah-masalah perekonomian tersebut dijadikan target program ekonomi pemerintah dan membuat kebijakan ekonomi. Berikut peranan pemerintah dalam perekonomiandi Indonesia.

1.      Katalisator

Kalau pemerintah tidak memberikan peranan apapun dalam bidang ekonomi, buat apa ada pemerintah. Pemerintah harusnya bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi terutama yang ada di daerah-daerah. Hal ini agar masyarakat daerah tidak terlalu tertinggal dengan masyarakat perkotaan yang sudah lebih dulu menikmati kemajuan ekonomi.

2.      Peka

Sebenarnya, pemerintah sudah cukup peka dan tahu bahwa peranannya dalam kemajuan ekonomi Indonesia sangat membutuhkan peranannya, tapi mungkin sumber daya manusia yang mengurusi hal tersebut tidak kompeten, sehingga peraturan tinggal peraturan. Yang ada malah korupsi dan kolusi di mana-mana. Namun demikian, pemerintah tetap telah melakukan sesuatu buat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

3.      Bukti

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Sragen yang mempercepat perijinan usaha dan membuka semua peraturan secara sangat terbuka adalah salah satu bukti kepekaan pemerintah. Peraturan pemerintah terkait perbankan syariah juga merupakan bukti baiknya peranan pemerintah. Kini, semakin banyak bank konvensional yang membuka jaringan perbankan syariah.

Pemerintah juga banyak memberikan keleluasaan kepada sektor swasta untuk mengembangkan sebuah kawasan. Tangerang, misalnya. Sektor properti yang diserahkan kepada swasta telah membuat kota BSD menjadi kota modern nan hijau. Penghapusan bea masuk impor beberapa produk pangan juga merupakan langkah pemerintah mengendalikan inflasi.

4.      Pembentukan KPPU dan Redenominasi Rupiah

Agar persaingan bisnis di Indonesia lebih sehat, pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Rencana program redenominasi rupiah pun sebenarnya merupakan langkah pemerintah dalam mendongkrak harga diri bangsa dihadapan para pelaku bisnis global. Selain itu, dana belanja pemerintah juga terus ditingkatkan demi merangsang lebih banyak pelaku bisnis memperluas dan membuka peluang bisnis baru. Pembangunan infrastruktur semakin ditingkatkan walaupun pemerintah masih sering kecolongan oleh perilaku kontraktor nakal yang mempermainkan spec bahan bangunan, sehingga kualitas bangunan tidak sesuai dengan target.

5.      Rencana Naik Gaji

Rencana naik gaji bagi ribuan pejabat negara di pusat dan di daerah cukup melukai rasa kemanusiaan banyak rakyat Indonesia. Semua akhirnya berpikir bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan tersebut sebagai tanggapan dari isi curhatan Presiden yang mengatakan bahwa sudah 7 tahun gajinya tidak naik. Semoga saja rencana ini tidak menimbulkan gejolak dan angka inflasi tidak semakin tinggi.

Perkonomian yang sejahtera dan berkembang dapat dimulai dari diri sendiri. Hidup hemat adalah awal dari membangun perekonomian di Indonesia. Penduduk Indonesia yang konsumtif tidak mencerminkan hidup hemat dan sejahtera. Lihat saja, barang yang didatangkan dari luar Indonesia, dapat terjual laris dipasaran karena pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif.

Untuk itu, mulailah dari diri sendiri dengan menjalani pola hidup yang hemat dan teratur. Apabila barang yang dimiliki masih dapat dipakai, maka manfaatkanlah dengan baik. Atau, membeli barang yang baru dan barang yang lama dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sikap saling memberi dan berbagi juga dapat membantu meningkatan perekonomian yang ada di Indonesia. Pemerataan kesejahteraan masyarakat akan terwujud karena sikap saling berbagi dan memberi tersebut. Demikian uraian mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian Indonesia.